Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945

Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan

yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu

kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama

bagian Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan

dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan

yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD

1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Makna Proklamasi Kemerdekaan yaitu pernyataan

bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia

luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakantindakan

yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan

pernyataan kemerdekaan itu, telah dirinci dan mendapat

pertanggungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini

dapat dilihat pada:

1) Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan

(“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan

Indonesia”) mendapat penegasan dan penjelasan

pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan

UUD 1945.

2) Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan

(“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainlain

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat

tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan

negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea

keempat.

Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD

1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan

kedalam pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh

UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal

Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dapat pula

disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai

fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal

Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai

hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Batang

Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai

kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa

Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara

yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat

dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara.

Untuk dapat dikatakan sebagai Pokok Kaidah Negara

yang mendasar (Staatsfundamentanorm) harus memiiliki

unsur-unsur mutlak, antara lain:

1. dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara

dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai

penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan

hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara

yang dibentuknya;

2. dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara,

yaitu dasar tujuan Negara baik tujuan umum maupun

tujuan khusus, bentuk negara, dan dasar filsafat Negara

(asas kerokhanian Negara).

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan

sub bab Suasana Kebathinan Konstitusi Pertama di atas,

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi

unsur-unsur sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar

(Staatsfundamentalnorm).

Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hakikat

kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pada pasalpasal

dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan

penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung

dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki sifat supel,

artinya dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga

memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang sesuai

dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian jika kita mencermati hubungan

antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD

1945 yang merupakan hubungan suatu kesatuan bulat,

serta hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan

Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan hubungan

langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi

Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak

dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan

Undang-Undang Dasar 1945.